JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berusaha memfasilitasi penyintas bencana dengan membangun hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) di tiga provinsi yang terdampak bencana besar, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca-bencana yang sedang berlangsung.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merinci perkembangan terbaru mengenai proyek pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana di tiga wilayah tersebut.
Meskipun ada kemajuan signifikan, beberapa tantangan dalam pembangunan Huntap masih memerlukan perhatian serius.
Kemajuan Pembangunan Hunian Sementara di Tiga Provinsi
Pembangunan hunian sementara (Huntara) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan kemajuan yang bervariasi, tergantung pada kondisi masing-masing daerah. Di Aceh, dari total 14.697 unit Huntara yang direncanakan, sekitar 6.676 unit atau 45% telah berhasil diselesaikan.
Meski begitu, pembangunan hunian sementara di Aceh masih memerlukan dorongan lebih untuk menyelesaikan sisanya. Sementara itu, untuk pembangunan Huntap, dari usulan 9.246 unit, hanya sekitar 302 unit yang sedang dalam tahap pembangunan, yang menunjukkan perlunya penanganan lebih lanjut.
Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa di Sumatra Utara, progres pembangunan Huntara sudah mencapai 90%. Dari 993 unit yang direncanakan, 893 unit telah selesai dibangun.
Hal ini menunjukkan progres yang lebih cepat dibandingkan Aceh. Namun, untuk pembangunan Huntap, masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan. Dari 3.462 unit yang diusulkan, baru 297 unit yang sedang dibangun.
Sumatra Barat Hampir Selesai Bangun Huntara
Sementara itu, Sumatra Barat menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan dalam pembangunan Huntara. Dari 728 unit yang diusulkan, sebanyak 721 unit telah selesai dibangun, atau sekitar 99%.
Bahkan, menurut Tito, Sumatra Barat sudah tidak lagi membutuhkan tenda-tenda pengungsian, karena hampir seluruh masyarakat terdampak bencana sudah memiliki hunian sementara. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pemulihan di Sumatra Barat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.
Secara keseluruhan, jumlah total usulan pembangunan Huntara di ketiga provinsi mencapai 16.688 unit. Dengan tingkat penyelesaian sekitar 50%, meskipun ada progress yang cukup baik, penyelesaian pembangunan Huntara ini masih memerlukan waktu dan tenaga ekstra untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
Tantangan dalam Pembangunan Hunian Tetap (Huntap)
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pembangunan Huntap (hunian tetap) yang masih membutuhkan perhatian lebih. Di ketiga provinsi tersebut, dari total 16.039 unit Huntap yang direncanakan, hanya 1.254 unit yang saat ini sedang dibangun.
Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan Huntap jauh lebih lambat dibandingkan dengan pembangunan Huntara. Tito Karnavian menekankan bahwa ini memerlukan upaya lebih besar dan kerja keras untuk memastikan Huntap dapat selesai sesuai target.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pembangunan ini sangat bergantung pada data yang ada, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Dukungan Lain untuk Masyarakat Terdampak Bencana
Selain pembangunan Huntara dan Huntap, pemerintah juga memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat yang memilih untuk tidak tinggal di Huntara.
Skema bantuan ini memberikan dana sebesar Rp 1,8 juta untuk jangka waktu tiga bulan, guna membantu masyarakat yang belum dapat menempati rumah tetap. Penyaluran dana ini sudah berjalan dengan sangat baik, dengan tingkat serapan yang sangat tinggi di ketiga provinsi.
Di Aceh, DTH telah tersalurkan sebanyak 93,87%, di Sumatra Utara 99,40%, dan di Sumatra Barat 97,17%. Secara keseluruhan, tingkat penyaluran DTH mencapai 96,19%, yang mencerminkan efektivitas dalam distribusi bantuan ini.
Tito Karnavian juga menekankan bahwa seluruh proses transfer dana dilakukan secara akurat dan terverifikasi dengan data yang valid, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan.
Penyaluran dana dilakukan dengan sistem "by name, by address" yang didasarkan pada data yang telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), memastikan bahwa bantuan sampai tepat sasaran.
Pentingnya Koordinasi dalam Proses Pemulihan Pasca-Bencana
Tito juga menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam pemulihan pasca-bencana adalah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui koordinasi yang intensif dan pengawasan yang ketat, pemerintah memastikan bahwa proses pemulihan, termasuk pembangunan hunian bagi para penyintas bencana, dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan harapan.
Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak, dengan penyaluran yang transparan dan akuntabel.
Pembangunan hunian tetap dan sementara bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak dapat segera kembali ke kehidupan normal. Meskipun masih ada tantangan, kemajuan yang signifikan sudah tercapai, dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pemulihan ini.
